www.menaraimpian.com
Perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia
terkait perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan
Khusus (IUPK) masih terus berlanjut. Di tengah proses tersebut, Gerakan
Pemuda (GP) Ansor mengingatkan agar tidak ada pihak atau lembaga negara
yang memanfaatkan dan mengambil kesempatan untuk keuntungan tertentu.
GP
Ansor juga meminta semua pihak untuk menjalankan konstitusi dan
memenangkannya, khususnya terkait perubahan KK menjadi IUPK tersebut.
"Sejak awal kami telah berkomitmen untuk mengawal proses perundingan
antara pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, dengan PT Freeport.
Jadi jangan sampai ada yang mencari kesempatan untuk keuntungan
tertentu," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas.
Lebih
lanjut Yaqut berharap semua pihak, baik pemerintah maupun DPR, harus
bersama-sama memenangkan perundingan itu. Untuk itu pihaknya akan
menyurati pimpinan DPR, Ketua Fraksi, dan Ketua Komisi VII, untuk
meminta dukungan, sekaligus mengawal dan mengamankan proses perundingan
dengan PT Freeport.
Dia menerangkan, hal itu juga berlaku
terhadap perundingan dengan perusahaan pertambangan lainnya. Sebab
proses perubahan KK menjadi IUPK dengan kewajiban membangun smelter dan
divestasi saham merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun
2017 yang mengatur ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
"Mari
berjuang bersama amanat konstitusi sesuai fungsi dan peran
masing-masing. Dalam PP Nomor 1 Tahun 2017 sudah sangat jelas, tidak
hanya soal IUPK saja tetapi ada kewajiban divestasi sebesar 51 persen
dan pembangunan smelter dalam negeri. Jadi jangan mengganggu proses yang
sedang berjalan," ungkap Gus Yaqut, sapaan akrabnya.
Bagaimanapun,
ungkap dia yang juga anggota Komisi VI DPR RI ini, Undang-undang (UU)
Nomor 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 1 Tahun 2017 merupakan upaya untuk
melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar sebagaimana termaktub dalam
Pasal 33 UUD 1945.
"Kemenangan konstitusi merupakan kemenangan
rakyat Indonesia. Upaya ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat, khususnya rakyat Papua dalam kasus Freeport," tegasnya.
GP
Ansor kembali menegaskan bahwa pihaknya akan siaga dan terus mengawal
jalannya konstitusi. GP Ansor siap menjadi garda terdepan jika ada yang
melanggar konstitusi maupun mengambil kesempatan untuk keuntungan
kelompok tertentu. "Bagi kami, NKRI adalah harga mati. Kami akan
mendukung dan mengawal amanat konstitusi," pungkasnya.
|
0 comments:
Post a Comment