Judi Togel - Tak Perlu Divestasi Saham Freeport Saat Ini

www.menaraimpian.com

Agen Togel - Bisman Bakhtiar, pengamat hukum menteri, menilai langkah pemerintah untuk melepaskan PT Freeport Indemnity tidak sesuai dengan kontrak Freeport Indonesia yang berakhir pada 2021.

(Baca: Big Boss Freeport Mengirimkan Letter Reject Schemes Dibebaskan 51% Saham)

Dia meminta pemerintah menunggu dengan sabar sampai tahun 2021, dan kemudian pertambangan Freeport benar-benar akan kembali ke pemerintah Indonesia tanpa kewajiban. Administrasi tambahan bisa melalui BUMN, yang bisa bekerja sama dengan berbagai pihak.

"Dengan perangkap divestasi Indiana hanya untuk memberikan perpanjangan kontrak terus berlanjut Freeport setelah kontrak kerja berakhir pada 2021. Padahal, jika pemerintah tidak memperpanjang kontrak posisi pebisnis Freeport Indonesia akan jauh lebih tinggi," katanya di Jakarta, Ahad (10/01/2017). ).

Menurut dia, pemerintah harus berhenti bernegosiasi dengan Freeport. Pemerintah tidak lagi perlu menegosiasikan eksploitasi, perubahan KK di IUPK, dan memberikan izin ekspor kasar.

Bisman menekankan bahwa pemerintah selalu mengikuti kepentingan Freeport, pemerintah harus senantiasa melaksanakan amanat UU Mineral. "Sudah saatnya pemerintah pergi ke Freeport untuk mengirim dan mematuhi hukum dengan penuh semangat di Indonesia," tambahnya.

Sebelumnya dilaporkan, CEO Freeport McMoran Richard Adkerson mengirim surat ke Kementerian Keuangan. Dalam surat tersebut, dia menyatakan keberatannya terhadap usulan pemerintah yang menyatakan bahwa harga saham Freeport dilepas hanya untuk menghitung nilai wajar kontrak tersebut sampai akhir Freeport di tahun 2021.

Dia mengatakan bahwa dia menerima surat dari pemerintah mengenai klausul divestasi yang dikirim pada tanggal 28 September 2017. Namun, Freeport McMoran menolak usulan pemerintah untuk skema divestasi pemerintah dalam surat tersebut.

"Kami telah menerima posisi pemerintah terkait dengan divestasi 28 September 2017. Kami sangat tidak setuju dengan klaim yang termasuk dalam dokumen tersebut, dan kami akan mengirimkan jawaban dan penjelasan tentang ketidakakuratan yang terdapat dalam posisi pemerintah sebelum mengumumkan kerangka tersebut pada empat poin," kata Adkerson