www.menaraimpian.com |
Judi Togel - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan kementerian dan lembaga untuk fokus pada rencana belanja sesuai dengan posisi anggaran tahun 2018. "Kami berharap kementerian dan lembaga dapat fokus pada rencana pengeluaran mereka untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan," katanya usai rapat kerja Badan Anggaran di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24 / 10) malam
Mantan Managing Director Bank Dunia juga mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar kementerian dan lembaga dapat mencari penciptaan lapangan kerja melalui pemanfaatan investasi. Selain itu, Sri Mulyani juga meminta pemerintah daerah untuk melaksanakan alokasi belanja ke daerah oleh pemerintah pusat dengan baik.
"Kami berharap pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran untuk mempercepat berbagai kegiatan untuk membangun infrastruktur dasar, sekolah, dan menyediakan layanan dasar sehingga pengentasan kemiskinan dapat dipercepat," katanya.
Badan Anggaran DPR telah menyetujui RUU APBN Tahun 2018 yang dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. "Dengan segala hormat sesuai prinsip demokrasi, setelah mendengar pendapat faksi mini dan pendapat pemerintah, RUU Anggaran 2018 bisa disetujui," kata Ketua Dewan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Azis Syamsuddin di sebuah pertemuan kerja dengan pemerintah di Jakarta, Selasa (24/10) malam.
RitBN 2018 didasarkan pada asumsi makro, termasuk pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi 3,5%, tingkat SPN tiga bulan sebesar 5,2%, dan nilai tukar Rp13.400 per dolar AS. Asumsi makro lainnya termasuk minyak mentah harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD48 per barel, lifting minyak 800 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.200 ribu barel setara minyak per hari.
"Bila dilihat dari asumsi makro yang mendasari perhitungan tersebut, hal itu menggambarkan pada satu sisi pergerakan ekonomi yang semakin kuat, namun di sisi lain stabilitas harga dan nilai tukar masih terjaga," katanya.
RitBN 2018 disepakati memasukkan target penerimaan negara sebesar Rp1.894,7 triliun dan plafon belanja negara sebesar Rp2.220,7 triliun. Target pendapatan negara akan terpenuhi dari penerimaan pajak sebesar Rp1.618,1 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp275,4 triliun. Belanja negara akan mencakup belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454,49 triliun serta transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp766,2 triliun.
Dalam belanja pemerintah pusat, pengeluaran untuk kementerian lembaga disepakati sebesar Rp847,44 triliun dan pengeluaran lembaga non departemen adalah Rp607,06 triliun. Dengan postur RAPBN 2018, defisit anggaran diproyeksikan mencapai Rp326 triliun atau sekitar 2,19% terhadap PDB. Untuk menutup pembiayaan tersebut, pemerintah akan menerbitkan Surat Utang Negara (ROI) sebesar Rp414,52 triliun dan Rp 15,5 triliun (bersih).
Sementara sidang paripurna DPR RI juga menyetujui RUU APBN 2018 yang akan disahkan (UU) yang meliputi postur penerimaan negara Rp1,894,7 triliun dan belanja negara Rp2.220,7 triliun. Dari 10 fraksi hadir hadir dalam sidang paripurna, hanya Fraksi Partai Gerindra yang menolak pengajuan RUU APBN 2018 menjadi undang-undang. Namun, Partai Gerindra masih memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melatih kepercayaan diri terhadap postur anggaran yang telah dipersiapkan. Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima surat tersebut.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang memimpin sidang paripurna tersebut mengatakan bahwa APBN 2018 adalah hasil persiapan antara pemerintah dan Badan Anggaran dan Komisi DPR yang telah berjalan sesuai amanat konstitusi sejak pertengahan tahun. 2017.
Dari 10 faksi yang hadir menyajikan pandangan dalam pertemuan tersebut, hanya Fraksi Partai Gerindra yang menolak RUU APBN-P tahun 2018 ke sidang paripurna. Namun, Partai Gerindra masih memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melatih kepercayaan diri terhadap postur anggaran yang telah dipersiapkan.
0 comments:
Post a Comment