Togel Online - Sri Mulyani Sebut Biaya Perjalanan Dinas Pemda Tak Masuk Akal

www.menaraimpian.com

Togel - Menteri Keuangan (Keuangan) Sri Mulyani Indrawati menyinggung tingginya biaya perjalanan dinas yang dianggarkan oleh pemerintah daerah (Pemda). Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk perjalanan dinas dan pertemuan melebihi biaya perjalanan pemerintah pusat.

Menurutnya, fenomena itu tidak benar. Artinya anggaran daerah (APBD) hanya dikeluarkan untuk kepentingan birokrat saja.

"Rapat biro perjalanan dan standar, pertemuan di sini (pemerintah pusat) dan daerahnya semakin mahal, yang tidak masuk akal, jadi kami ingin menyelidikinya: tim honorer, biaya pertemuan dan FGD yang berarti anggarannya hanya Ini pergi ke birokrat, "katanya. di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (06/12/2017).

Menurutnya, hal itu bisa terjadi karena masih banyak daerah yang tidak menggunakan standar biaya tiket (BOE) dan biaya gerai standar (SBK) dalam penggunaan anggaran mereka. Akibatnya, mereka menetapkan standar yang jauh lebih tinggi daripada pemerintah pusat.

"Biaya masuk dan produksi standar belum distandarisasi di banyak daerah, jadi gunakan standar bila Anda menginginkannya, yang tentunya untuk SBM dan SBK, tentu saja sebagian besar wilayahnya lebih tinggi dari pusatnya. "Tambahnya.

Mantan presiden era Menteri Keuangan, menambahkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah masih memiliki banyak kelemahan. Hal ini ditunjukkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang tidak memiliki temuan dalam laporan dari 7950 pihak berwenang setempat.

Tidak hanya itu, ada 12.168 permasalahan di daerah yang memiliki dampak finansial sebesar Rp2 miliar dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp1,55 miliar. Belum lagi ada 143 kepala pemerintahan yang telah terjebak dalam masalah hukum, terutama korupsi.

"Jangan menjadi kebiasaan (permintaan daerah yang membingungkan), apalagi menormalkan." Kita harus berjuang melawan korupsi secara serius. "Setiap rupee yang diambil untuk korupsi adalah setiap rupee yang hilang oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan." Saya berharap agar Direktur Jenderal dan pejabat di daerah tersebut, termasuk eksekutif dan legislatif, memperbaiki tata kelola pemerintahan. Kita tidak hanya harus melakukan WTP (tidak berkualitas), tapi korupsi, "katanya.